News

Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Binziad Kadafi, mendorong agar gerakan para hakim, khususnya hakim muda, bertransformasi menjadi kekuatan pembaruan dalam sistem peradilan. Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam acara Lokakarya dan Peluncuran Website Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) 2025 yang diikuti lebih dari 250 peserta dari berbagai penjuru Indonesia.

Dalam pidatonya, Kadafi menegaskan pentingnya kesetiaan pada prinsip independensi peradilan sebagai fondasi utama negara hukum dan demokratis. Namun, menurutnya, prinsip ini harus dilengkapi dengan akuntabilitas yang kuat agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat benar-benar dipulihkan.

"Peradilan yang independen saja tidak cukup. Tanpa akuntabilitas, publik akan terus mempertanyakan integritasnya. Kita harus bisa menjanjikan dan membuktikan bahwa peradilan adalah muara kebaikan bersama," tegas Kadafi.

Ia juga mengapresiasi sikap kritis sejumlah hakim terhadap berbagai kasus suap yang menodai institusi peradilan. Menurutnya, keberanian para hakim untuk mengutuk dan bahkan mendorong pelaporan terhadap sesama kolega yang melanggar etika merupakan langkah penting menuju budaya integritas.

Lebih lanjut, Kadafi menyoroti urgensi judicial accountability yang melibatkan pengawasan eksternal, termasuk oleh Komisi Yudisial. Ia menyebut sudah waktunya para hakim tidak lagi melihat KY sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga kehormatan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

“KY bukan pemburu kesalahan. Di banyak negara, lembaga seperti ini adalah bagian dari upaya membangun peradilan yang bersih dan profesional,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Kadafi menyerukan agar gerakan para hakim tidak berhenti hanya pada isu-isu kesejahteraan. Ia mendorong SHI untuk menjadi lokomotif gerakan yang mencakup peningkatan kualitas putusan, pembenahan layanan publik di pengadilan, produksi gagasan dan kajian reformasi hukum, dan perlawanan aktif terhadap praktik korupsi dan intervensi kekuasaan.

“Kita tak boleh hanya berpindah dari satu momentum ke momentum lain tanpa perubahan nyata. Inilah saatnya mewujudkan peradilan yang modern, dapat diandalkan, dan membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.”

Peluncuran website SHI dan penerbitan buku bunga rampai dalam acara ini menjadi simbol semangat baru perjuangan kolektif hakim Indonesia untuk menguatkan integritas dan profesionalisme peradilan di tengah tantangan zaman.