News

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dalam pernyataan tertulisnya telah memberikan tanggapan atas dugaan suap terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyeret empat hakim sebagai tersangka. SHI menyadari betul bahwa kasus ini sangat mencederai citra lembaga peradilan di mata publik.

SHI dikenal sebagai forum hakim yang tahun lalu vokal menyuarakan peningkatan kesejahteraan hakim. Usulan tersebut akhirnya direspons secara positif oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mendukung langkah peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.

“Meski peristiwa ini menjadi tamparan bagi dunia peradilan, jangan sampai mematahkan semangat ribuan hakim yang tetap menjaga integritasnya dengan penuh dedikasi,” ujar Juru Bicara SHI, Fauzan Ar-Rasyid, dalam keterangannya kepada Republika, Selasa (15/4/2025).

Menurut SHI, situasi ini justru menjadi momen penting untuk mempercepat reformasi internal di tubuh lembaga peradilan. Perubahan tersebut harus mencakup aspek rekrutmen, promosi, pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan bagi para hakim.

“Jangan biarkan satu pelanggaran mencoreng perjuangan kolektif. Masih banyak hakim yang bersih, bekerja dalam kesunyian, dan layak mendapatkan pembelaan dari keadilan itu sendiri,” lanjut Fauzan.

SHI tak menampik bahwa kasus ini dapat memicu sentimen negatif dari masyarakat, terlebih karena sebelumnya ada dorongan kenaikan gaji bagi hakim. Mereka menyadari akan muncul pandangan sinis yang mempertanyakan komitmen hakim setelah adanya kasus dugaan suap ini.

“Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang terlibat adalah individu. Sedangkan perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan adalah bagian dari tugas profesi. Jangan sampai pelanggaran satu orang menghapus kerja keras ribuan hakim lain yang jujur,” tegas Fauzan.

SHI kembali menegaskan bahwa kesejahteraan merupakan hak mendasar, bukan hadiah. Menurut mereka, gaji yang layak justru akan mempersempit ruang bagi penyimpangan dan memperkuat integritas.

“Kasus ini bukan alasan untuk berhenti memperjuangkan kesejahteraan, melainkan justru alasan tambahan mengapa perjuangan itu harus segera diselesaikan,” tambahnya.

SHI juga mengajak masyarakat untuk tetap bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. Kemarahan terhadap satu insiden tidak seharusnya berujung pada ketidakadilan bagi ribuan hakim lainnya yang terus menjalankan tugasnya secara jujur dan senyap.

“Kita boleh marah, tapi jangan kehilangan rasa adil. Membenahi sistem dan memperhatikan kesejahteraan aparat hukum adalah langkah paling rasional agar kasus serupa tidak terulang,” tutup Fauzan.