News

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Catur Alfath Satriyamengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak boleh ada lagi hakim yang menyewa indekos karena tak punya rumah dinas. Pidato Prabowo dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 pada Rabu kemarin itu, kata dia, menunjukkan pemahaman yang makin mendalam terhadap peran strategis lembaga peradilan guna memastikan keberlanjutan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

SHI juga menghargai penghormatan Prabowo terhadap seluruh warga peradilan, serta perhatiannya terhadap tantangan yang dihadapi hakim. "Beban kerja berat, banyaknya perkara yang harus diselesaikan dengan cermat, serta keterbatasan fasilitas pendukung adalah realitas yang telah lama menjadi perhatian kami," kata Catur dalam keterangan resmi pada Rabu, 19 Februari 2025.

Kendati demikian, Solidaritas Hakim Indonesia prihatin dengan kondisi kesejahteraan hakim, khususnya bagi yang bertugas di daerah. "Masih banyak hakim yang tinggal di kos-kosan, tanpa perlindungan keamanan yang memadai," ujar Catur. Kondisi tersebut, lanjutnya, tak hanya mempengaruhi kesejahteraan pribadi hakim tersebut, melainkan juga bisa berdampak pada independensi serta integritas hakim dalam bertugas.

Dia berharap Prabowo dapat menerjemahkan isu tersebut dalam kebijakan nyata yang memastikan kesejahteraan dan keamanan hakim. SHI percaya, ini akan berdampak positif pada kualitas peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan hakim di Indonesia harus mendapatkan kualitas hidup yang baik. Dia bercerita, banyak menerima laporan bahwa banyak hakim tidak memiliki rumah dinas.

“Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan enggak di sini?” kata Prabowo saat memberikan sambutan sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2025. Dia pun berjanji akan bekerjasama dengan legislatif untuk memperbaiki kualitas hakim.